Daspublika.com – Wajar jika dinamika Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Garut menjadi perhatian publik. Bukan semata karena Musda merupakan agenda internal partai, melainkan karena figur-figur yang berada dalam kontestasi tersebut merupakan pejabat publik. Ketika orang-orang yang sedang memegang mandat rakyat ikut berada dalam perebutan posisi strategis partai, persoalannya secara otomatis menjadi lebih luas daripada sekadar urusan internal organisasi. Terlebih ketika salah satu kandidatnya adalah Bupati Garut.
Abdusy Syakur Amin saat ini telah berada pada posisi yang secara politik sangat tinggi di tingkat daerah. Ia terpilih sebagai Bupati Garut bersama Wakil Bupati Luthfianisa Putri Karlina dalam Pilkada 2024 dengan 915.780 suara atau 66,31 persen suara sah. Mandat sebesar itu sesungguhnya sudah merupakan capaian politik yang tidak kecil. Bahkan bagi seorang politisi daerah, menjadi bupati boleh dikatakan sebagai salah satu puncak perjalanan politik yang paling sulit dicapai.
Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan mengenai boleh atau tidaknya Syakur mengikuti kontestasi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut. Secara politik, tentu saja ia memiliki hak. Pertanyaan yang lebih substansial adalah mengapa seorang bupati yang baru memperoleh mandat besar dari masyarakat justru merasa perlu mengejar jabatan politik lain ketika pekerjaan sebagai kepala daerah sendiri masih begitu panjang.
Di sinilah logika politik menjadi menarik. Dalam perjalanan politik konvensional, seorang kader biasanya memulai dari bawah. Ia masuk organisasi, membangun jaringan, berproses dalam struktur partai, mengikuti kontestasi pemilu, memperoleh jabatan legislatif atau eksekutif, lalu secara bertahap meningkatkan posisi politiknya. Ada jenjang yang dilalui dan ada rekam jejak yang dibangun. Ketika akhirnya seseorang sampai pada kursi kepala daerah, mestinya orientasi politiknya pun mengalami perubahan. Dari mengejar posisi menjadi membuktikan kapasitas.
Syakur memiliki perjalanan yang berbeda. Ia lebih dikenal sebagai akademisi sebelum kemudian masuk ke kontestasi Pilkada dan memenangkan kepercayaan masyarakat. Partai Golkar kemudian menjadi kendaraan politik yang mengusungnya dalam Pilkada 2024. Karena itu, ketika sekarang muncul dalam kontestasi memperebutkan kursi Ketua DPD Golkar Garut, ada satu pertanyaan yang wajar diajukan: apakah jabatan ketua partai tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan mandat sebagai bupati, atau justru sedang disiapkan sebagai investasi politik untuk perjalanan berikutnya?
Tidak ada yang bisa memastikan jawabannya kecuali Syakur sendiri. Tetapi politik memang selalu bekerja melalui persepsi. Ketika seorang bupati memegang jabatan organisasi olahraga dan kemudian ikut berkontestasi memimpin partai, publik dapat melihatnya sebagai sebuah upaya memperluas basis kekuasaan. Bisa saja itu memang bagian dari strategi politik jangka panjang. Bisa pula merupakan bentuk tanggung jawab terhadap partai. Namun apa pun alasannya, tetap ada konsekuensi berupa pembagian konsentrasi.
Menjadi Bupati Garut bukan pekerjaan sambilan. Persoalan yang harus dihadapi kepala daerah begitu banyak dan sebagian besar tidak dapat diselesaikan dengan seremoni, rapat atau pernyataan politik. Infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, investasi, lapangan pekerjaan, lingkungan dan pelayanan publik membutuhkan waktu, energi dan perhatian yang panjang. Garut tidak kekurangan persoalan yang membutuhkan kepala daerah yang hadir dan fokus.
Di sisi lain, jabatan Ketua DPD partai juga bukan jabatan yang ringan. Ia membutuhkan konsolidasi, komunikasi politik, pembinaan kader, penyusunan strategi elektoral dan pengelolaan konflik internal. Jika kedua tanggung jawab tersebut berada pada satu orang, pertanyaan tentang prioritas menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Apalagi jika jabatan partai dipandang sebagai investasi untuk memperoleh jabatan politik yang lebih tinggi pada masa mendatang. Strategi semacam itu sebenarnya lumrah dalam politik. Tetapi bagi seorang kepala daerah, terdapat risiko bahwa energi politik justru terlalu cepat diarahkan kepada masa depan sebelum pekerjaan pada masa sekarang selesai.
Padahal, jabatan kepala daerah memiliki batas waktu yang jelas. Masa jabatan akan selesai. Yang kemudian tertinggal bukan berapa banyak jabatan yang pernah dikumpulkan, melainkan apa yang berhasil dikerjakan selama berada di dalamnya.
Di titik ini, sosok Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina menarik untuk dijadikan pembanding, bukan dalam konteks kontestasi Golkar, melainkan dalam cara memandang jabatan. Putri juga memiliki ruang politik dan organisasi yang cukup luas. Ia dipercaya menjadi Ketua PDGI Cabang Garut periode 2025–2030. Namun dalam kesehariannya sebagai pejabat publik, Putri terlihat lebih banyak mengarahkan energinya pada tugas pemerintahan sebagai wakil bupati.
Ia tidak terlihat tergesa-gesa mengumpulkan terlalu banyak posisi politik. Fokusnya lebih terlihat pada agenda pemerintahan dan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam politik yang sering menganggap semakin banyak jabatan berarti semakin kuat, sikap semacam itu justru menarik. Ada kemungkinan bahwa tidak mengejar semua kesempatan juga merupakan sebuah pilihan politik.
Karena tidak semua kursi harus diduduki.
Tidak semua jabatan yang mungkin diperoleh harus diambil.
Dan tidak semua panggung harus dimiliki oleh orang yang sama.
Kematangan politik terkadang justru terlihat dari kemampuan seseorang menahan diri.
Di sinilah persoalan pragmatisme politik perlu dibicarakan. Pragmatisme sendiri bukan sesuatu yang selalu buruk. Politik membutuhkan kompromi, kalkulasi dan kemampuan membaca peluang. Partai membutuhkan pemimpin. Organisasi membutuhkan pengurus. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik. Semua itu merupakan bagian dari realitas politik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kalkulasi mengenai posisi mulai lebih dominan daripada kalkulasi mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan.
Ketika politik mulai sibuk menghitung kursi sementara masyarakat sibuk menghitung berapa lama lagi jalan di depan rumahnya akan diperbaiki, ada jarak yang perlu diperhatikan.
Ketika elite sibuk menghitung dukungan sementara masyarakat masih menghitung biaya hidup, ada sesuatu yang perlu direnungkan.
Dan ketika media sibuk menghitung siapa paling kuat sementara persoalan publik terus bertambah, media juga perlu bertanya apakah pemberitaan mereka sedang menjelaskan realitas atau justru ikut membentuk realitas politik.
Deklarasi dukungan tentu sah diberitakan. Klaim dukungan juga penting diketahui publik. Tetapi media seharusnya tidak tergesa-gesa mengubah deklarasi menjadi kemenangan. Dukungan bukan hasil Musda. Klaim bukan keputusan organisasi. Dan framing bukan fakta.
Politik menjadi semakin tidak sehat ketika pemberitaan mengenai kontestasi mulai membuat seolah-olah hasil sudah ditentukan hanya karena satu kubu berhasil mengumpulkan lebih banyak orang dalam sebuah deklarasi. Dalam situasi seperti itu, media bisa tanpa sadar berubah dari pengamat menjadi bagian dari permainan persepsi.
Padahal yang lebih penting untuk diberitakan bukan hanya siapa mendukung siapa, tetapi apa konsekuensi politik dari kontestasi tersebut terhadap pemerintahan dan masyarakat.
Karena Garut sedang tidak berada dalam situasi tanpa pekerjaan rumah. Masih ada kemiskinan yang harus ditangani, infrastruktur yang perlu dibenahi, pelayanan publik yang harus ditingkatkan, persoalan pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan perhatian, sektor pertanian yang membutuhkan keberpihakan, serta lapangan pekerjaan yang tetap menjadi kebutuhan besar masyarakat.
Rakyat tidak memilih bupati untuk mengoleksi jabatan.
Rakyat memilih bupati untuk bekerja.
Karena itu, justru karena Syakur sudah berhasil sampai pada posisi tersebut, ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa ia tidak perlu terburu-buru mengejar kursi lain. Menjadi bupati saja sudah merupakan capaian politik yang sangat tinggi bagi seorang politisi daerah. Tidak perlu ada pembuktian tambahan melalui banyaknya jabatan.
Yang sekarang perlu dibuktikan adalah kapasitasnya.
Apakah ia mampu membuat Garut lebih baik?
Apakah ia mampu meninggalkan legacy?
Apakah ketika lima tahun masa jabatan selesai, masyarakat akan mengingatnya sebagai bupati yang bekerja atau sebagai politisi yang sibuk membangun posisi politik berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada siapa yang akhirnya menjadi Ketua DPD Golkar Garut.
Sebab kursi ketua partai masih bisa diperebutkan pada waktunya. Politik tidak akan kehabisan kesempatan. Tetapi waktu untuk menjadi bupati berjalan terus dan tidak dapat diulang.
Maka, jika ada orang-orang terdekat Syakur yang benar-benar peduli terhadap perjalanan politiknya, mungkin yang paling dibutuhkan bukan mereka yang selalu mengatakan bahwa semua peluang harus diambil. Ia justru membutuhkan orang yang berani memberikan nasihat objektif dan mengatakan bahwa tidak semua kesempatan harus dijadikan jabatan.
Sebab ada perbedaan antara ambisi dan kematangan.
Ambisi selalu bertanya, “Apa lagi yang bisa saya dapatkan?”
Kematangan politik bertanya, “Apa yang sudah saya kerjakan dari apa yang sudah saya dapatkan?”
Syakur sudah mendapatkan mandat yang besar dari masyarakat Garut. Dulu, ketika ia belum berminat maju dalam kontestasi kepala daerah, banyak pihak melihatnya sebagai salah satu figur potensial yang layak diberi ruang. Ketika akhirnya ia bersedia maju dan masyarakat memilihnya, satu tahap penting dalam perjalanan politik itu sudah selesai.
Kini saatnya membuktikan bahwa pilihan tersebut memang tepat.
Bukan dengan mencari kursi berikutnya, tetapi dengan mengerjakan kursi yang sekarang.
Kalau kemudian suatu hari masa jabatan bupati selesai dan perjalanan politik berikutnya terbuka, itu persoalan lain. Tetapi selama mandat tersebut masih berada di tangan, ada baiknya seluruh energi diarahkan untuk membuat mandat itu berarti.
Karena sesungguhnya, seorang bupati tidak membutuhkan terlalu banyak jabatan untuk dikenang. Ia hanya membutuhkan satu periode yang benar-benar bekerja. (*)
