Daspublika.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Garut melaksanakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar pada Senin (11/8/2025) ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Garut dengan dihadiri sejumlah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Forum Camat.
Wakil Ketua DPRD Garut Ayi Suryana menegaskan bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 harus dipastikan sesuai rencana, sementara KUA-PPAS 2026 perlu disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembahasan ini tidak hanya menyoal aspek teknis anggaran, tetapi juga memastikan program yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. “Kita ingin arah pembangunan Garut di tahun-tahun mendatang betul-betul menyentuh sektor prioritas seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan TAPD menyampaikan paparan terkait evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2026. Forum rapat juga memberi ruang bagi perwakilan SKPD dan camat untuk memberikan masukan terkait program yang membutuhkan perhatian khusus pada tahun anggaran mendatang.
Dengan penyempurnaan Raperda APBD 2025 dan pembahasan awal KUA-PPAS 2026 ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat sehingga target pembangunan di Kabupaten Garut dapat tercapai secara optimal. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.