Dua Atlet BMX Garut Mundur dari PORPROV 2026, Ada Apa dengan Pembinaan Olahraga?
Daspublika.com — Target prestasi olahraga daerah tidak cukup dibangun melalui seleksi atlet, program latihan, dan tuntutan meraih medali. Dukungan anggaran, ketersediaan peralatan, serta kepastian pembiayaan selama persiapan menjadi bagian mendasar yang tidak bisa diabaikan. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, target prestasi berisiko berhenti sebagai ambisi tanpa dukungan yang memadai.
Persoalan itu mencuat dalam persiapan cabang olahraga BMX Freestyle Kabupaten Garut menjelang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2026. Dua atlet, Haikal Ahmad Fauzan dan Aditya Pratama, bersama pelatihnya, Bayu Ningrat, memutuskan mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam ajang olahraga tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Bayu Ningrat bukan hanya pelatih BMX Freestyle, tetapi juga Ketua Asosiasi BMX Indonesia (ABI) Kabupaten Garut. Ia mengungkapkan bahwa keputusan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan kondisi persiapan yang dinilai tidak didukung pembiayaan secara memadai.
Menurut Bayu, persoalan yang dihadapi tim bukan sekadar keterbatasan waktu untuk berlatih. Kebutuhan operasional latihan, suplemen, perawatan sepeda, hingga peralatan penunjang menjadi persoalan yang harus dihadapi atlet dan pelatih selama mempersiapkan diri menuju PORPROV.
Bahkan, kegiatan latihan selama ini terpaksa mengandalkan dana swadaya. Tim juga harus menyewa peralatan dari provinsi lain demi memenuhi kebutuhan latihan.
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pembinaan olahraga: bagaimana atlet dituntut mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi apabila kebutuhan penunjang latihan saja masih harus ditanggung secara mandiri?
Insentif Rp300 Ribu dan Persoalan Biaya Latihan
Bayu menyebut insentif yang diterima atlet dan pelatih hanya sebesar Rp300.000 per orang. Ia juga menyoroti keterlambatan pencairan insentif tersebut.
“Uang insentif turun lambat. Angkanya hanya Rp300 ribu per atlet dan pelatih, itu pun terlambat turunnya,” ungkap Bayu.
Di sisi lain, kebutuhan latihan BMX Freestyle tidak berhenti pada insentif. Sepeda dan perlengkapannya memerlukan perawatan berkala, sementara latihan membutuhkan dukungan operasional dan peralatan yang sesuai.
Bayu menegaskan bahwa biaya latihan, suplemen, dan perawatan sepeda tidak tersedia sebagaimana yang dibutuhkan tim. Akibatnya, atlet dan pelatih harus mengandalkan kemampuan finansial sendiri untuk menjaga proses persiapan tetap berjalan.
Dalam olahraga yang membutuhkan keterampilan teknis, peralatan khusus, dan latihan berulang, dukungan semacam itu bukan sekadar fasilitas tambahan. Ketersediaan peralatan dan kondisi sepeda yang layak berkaitan langsung dengan keberlangsungan latihan, peningkatan kemampuan, serta aspek keselamatan atlet.
Ketika pembiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, beban pembinaan akhirnya beralih kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan dukungan untuk mempersiapkan prestasi.
Prestasi Tidak Bisa Hanya Dibebankan kepada Atlet
Persoalan BMX Freestyle Garut membuka ruang evaluasi terhadap cara pembinaan olahraga daerah dijalankan. Prestasi kerap menjadi ukuran keberhasilan organisasi olahraga, tetapi proses yang memungkinkan atlet mencapai prestasi tersebut semestinya memperoleh perhatian yang sama besar.
Atlet dituntut menjaga kebugaran, meningkatkan keterampilan, mengikuti program latihan, dan siap menghadapi kompetisi. Pelatih bertanggung jawab menyusun serta menjalankan program pembinaan. Namun, keduanya tidak dapat bekerja secara optimal apabila dukungan anggaran dan kebutuhan operasional tidak tersedia secara memadai.
Bayu juga menyampaikan bahwa sempat ada janji pemberian dana untuk kebutuhan latihan dan dukungan biaya yang berkaitan dengan keberangkatan atlet ke kejuaraan nasional sebelumnya. Namun, menurut keterangannya, persoalan dukungan tersebut belum menyelesaikan kendala persiapan tim menuju PORPROV 2026.
Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan olahraga di Kabupaten Garut. Komitmen pembinaan seharusnya tidak berhenti pada penetapan target atau pemberian janji, melainkan diwujudkan melalui dukungan yang jelas, terukur, dan tepat waktu.
Persoalannya bukan semata-mata besar atau kecilnya anggaran, melainkan apakah kebutuhan mendasar atlet telah dipetakan dan dipenuhi sesuai program latihan yang ditetapkan.
Jika atlet harus membiayai latihan secara swadaya, sementara peralatan saja harus disewa dari luar daerah, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembinaan menjadi sesuatu yang patut dilakukan.
Surat Sudah Dikirim, Belum Ada Tanggapan
Pengunduran diri tersebut secara resmi disampaikan melalui surat ABI Kabupaten Garut bernomor 12/ABI-GRT/IX/2026 tertanggal 30 September 2026.
Menurut Bayu, surat telah dikirimkan kepada Ketua ISSI Kabupaten Garut, Ketua KONI Kabupaten Garut, Bidang Pembinaan dan Prestasi ISSI Kabupaten Garut, Sekretaris Umum ISSI Kabupaten Garut, serta Asisten Ketua DPRD Kabupaten Garut.
Namun, hingga Rabu, 28 Oktober 2026, Bayu menyatakan belum menerima tanggapan dari pihak-pihak yang dituju.
Belum adanya tanggapan yang diterima tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan atlet dan pelatih. Terlebih, pengunduran diri terjadi ketika pelaksanaan PORPROV 2026 semakin dekat.
ISSI Kabupaten Garut dan KONI Kabupaten Garut perlu memberikan penjelasan mengenai dukungan pembinaan BMX Freestyle, mekanisme pencairan insentif, serta pemenuhan kebutuhan latihan atlet. Penjelasan tersebut penting agar persoalan ini tidak hanya dipahami sebagai keputusan dua atlet untuk mundur, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembinaan olahraga daerah.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari ISSI maupun KONI Kabupaten Garut mengenai persoalan tersebut.
Mundur Bukan Sekadar Persoalan Kesiapan Bertanding
Dalam surat pengunduran diri, ABI Garut menyebut keterbatasan waktu dan kondisi yang menyebabkan atlet tidak dapat mengikuti program pelatihan secara optimal dan konsisten. Surat itu juga memuat permohonan maaf kepada pihak terkait atas keputusan yang diambil.
Namun, keterangan Bayu memberikan konteks yang lebih luas. Persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut kesiapan individu atlet, tetapi juga kondisi pendukung yang memungkinkan proses latihan berjalan dengan baik.
Bayu menegaskan bahwa keputusan mundur merupakan kehendak atlet dan pelatih sendiri, bukan karena diperintah pihak lain.
Keputusan tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan adanya kelalaian pihak tertentu. Namun, keterangan mengenai latihan yang dibiayai secara swadaya, penyewaan peralatan dari provinsi lain, keterlambatan insentif, serta tidak tersedianya biaya pendukung layak menjadi dasar evaluasi yang terbuka dan objektif.
Sebab, pembinaan olahraga bukan hanya soal siapa yang berangkat bertanding dan siapa yang membawa pulang medali. Pembinaan juga menyangkut bagaimana atlet dipersiapkan, bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi, dan sejauh mana organisasi serta pemangku kepentingan menjalankan tanggung jawabnya.
Jika prestasi menjadi target bersama, dukungan terhadap proses menuju prestasi itu pun semestinya menjadi tanggung jawab bersama.
Kasus BMX Freestyle Garut kini menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana komitmen pembinaan olahraga diwujudkan dalam dukungan nyata bagi atlet dan pelatih, bukan hanya dalam tuntutan untuk berprestasi?. (*)
