Daspublika.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai tahun 2025 dengan kebijakan efisiensi anggaran yang signifikan, memotong belanja fiskal sebesar Rp306 triliun atau lebih dari 8% dari total anggaran belanja negara.
Langkah ini, sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, bertujuan untuk mengalihkan dana menuju aktivitas yang lebih produktif dan bermanfaat secara ekonomi. (csis.or.id)
Tujuan dan Alokasi Efisiensi Anggaran
Pemangkasan anggaran ini dirancang untuk mendanai program-program prioritas pemerintah, seperti penyediaan makan gratis bagi siswa sekolah yang dianggarkan sebesar US$28 miliar. Program ini bertujuan mengatasi malnutrisi anak dan mendorong perekonomian lokal.
Selain itu, sebagian dari dana hasil efisiensi akan dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola dividen BUMN dan mentransformasikan perusahaan-perusahaan plat merah. (kemenkeu.go.id)
Dampak pada Sektor Publik dan Pelayanan Masyarakat
Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait pemotongan anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga dapat mempengaruhi program kerja yang sudah direncanakan, bahkan beberapa mungkin harus dihentikan karena keterbatasan dana.
Contohnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengalami pengurangan anggaran hingga 50%, yang berpotensi mengancam kelangsungan layanan bagi korban kejahatan, termasuk penyintas tragedi bom Bali. (reuters.com)
Reaksi Publik dan Protes Mahasiswa
Kebijakan efisiensi ini juga memicu protes dari kalangan mahasiswa. Gerakan yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap" muncul sebagai respons terhadap pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk membiayai program makan gratis di sekolah.
Mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan dana ini mengorbankan kualitas pendidikan tinggi dan memperburuk masalah pengangguran muda serta penurunan kelas menengah. (ft.com)
Tantangan Implementasi dan Transparansi
Selain itu, kritik juga diarahkan pada kurangnya transparansi dan perencanaan terukur dalam implementasi kebijakan ini. Publik mempertanyakan program-program apa saja yang akan menerima tambahan anggaran dari hasil efisiensi dan bagaimana mekanisme pemantauannya. (kompas.id)
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto merupakan langkah berani dalam upaya realokasi sumber daya untuk program prioritas nasional.
Namun, implementasinya memerlukan perencanaan matang dan komunikasi transparan untuk meminimalkan dampak negatif pada sektor-sektor vital dan memastikan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.