Daspublika.com - Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan hasil analisis sementara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Meskipun belum resmi dilantik, ia mendapat izin dari Penjabat Gubernur untuk mengevaluasi belanja daerah bersama tim transisi. Hasilnya mencengangkan, dengan triliunan rupiah dianggarkan untuk kebutuhan yang dianggap tidak mendesak.
Dedi menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 300 miliar digunakan untuk pembelian alat peraga layar digital di sekolah, sementara kebutuhan dasar seperti ruang kelas baru (RKB) masih jauh dari cukup. Kondisi ini, menurutnya, mengabaikan fakta bahwa banyak siswa kesulitan mendapatkan akses pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah.
Selain sektor pendidikan, anggaran yang tidak relevan juga ditemukan pada bantuan rumah sakit. Ia menyebut ada ratusan miliar rupiah yang belum jelas penggunaannya. Bahkan, belanja kegiatan seremoni dan honor non-ASN menyerap dana hingga ratusan miliar rupiah. Total anggaran belanja tidak penting yang ia identifikasi sementara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun.
Dedi menyoroti bahwa dana sebesar itu dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak, seperti perbaikan jalan yang membutuhkan Rp 7 triliun atau mengaliri listrik ke 100.000 kepala keluarga yang masih belum terakses. Ia berjanji untuk mengubah arah kebijakan belanja agar lebih berfokus pada kepentingan publik.
Sebagai langkah awal, Dedi berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dengan membuka semua rincian anggaran secara publik. Ia optimis bahwa dengan pengelolaan yang baik, Jawa Barat dapat menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakatnya.
"Anggaran kita cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Saya akan memastikan tidak ada lagi pengeluaran yang sia-sia, sehingga pembangunan di Jawa Barat bisa berjalan optimal," tegas Dedi. (*)
0 Komentar :
Belum ada komentar.