Daspublika.com — Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba berstatus nonaktif menjadi salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut. Persoalan tersebut disoroti dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2024–2029, Masa Sidang I Tahun 2026, Daerah Pemilihan (Dapil) I.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara cepat, terutama karena menyangkut akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
Menurut Yudha, warga yang selama ini terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan dapat menghadapi persoalan serius ketika status kepesertaannya tiba-tiba menjadi nonaktif. Dalam kondisi tertentu, warga baru mengetahui status tersebut ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Warga miskin yang tiba-tiba PBI BPJS-nya nonaktif tentu kebingungan. Mereka harus tahu ke mana mengadu dan bagaimana agar kepesertaannya bisa kembali aktif,” ujar Yudha dalam kegiatan reses di Garut, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme pelayanan dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Warga tidak seharusnya dibiarkan mencari jalan keluar sendiri ketika menghadapi persoalan administrasi kepesertaan.
Yudha juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan hingga tingkat kecamatan agar aktif membantu melakukan verifikasi terhadap warga yang benar-benar miskin dan membutuhkan jaminan kesehatan.
Menurutnya, persoalan data menjadi salah satu kunci. Perubahan status kepesertaan harus diikuti dengan mekanisme pemutakhiran data yang responsif, sehingga warga yang memang masih memenuhi kriteria tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau perubahan data.
“Kalau memang warga tersebut masih miskin dan memenuhi kriteria, jangan sampai kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan data yang belum diperbarui,” katanya.
Yudha berharap Pemkab Garut dapat memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta perangkat kewilayahan agar persoalan PBI nonaktif dapat segera ditangani.
Ia menegaskan, negara harus hadir bukan hanya melalui sistem pendataan, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh manfaat dari program jaminan kesehatan.
Reses tersebut menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung persoalan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah mencari solusi atas berbagai persoalan pelayanan publik, termasuk kepesertaan BPJS PBI bagi warga miskin di Kabupaten Garut. (*)
