Daspublika.com — Rencana pembangunan batalyon di wilayah Cianjur mendapat dukungan dari petani, tetapi rencana penggunaan lahan garapan masyarakat sebagai lokasi pembangunan mendapat penolakan.
Sikap tersebut disampaikan Badrudin, Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri, Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Ia menegaskan bahwa para petani tidak menolak pembangunan batalyon sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pertahanan negara. Yang ditolak adalah penggunaan lahan yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Menurut Badrudin, lahan tersebut telah dikelola petani sejak sekitar 1990 dan saat ini menjadi sumber mata pencaharian bagi lebih dari 100 kepala keluarga.
“Kami mendukung program pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara melalui pembangunan batalyon di wilayah Cianjur. Tetapi kami menolak lokasi pembangunan batalyon di atas lahan garapan petani yang telah kami kelola sejak 1990,” ujar Badrudin.
Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji kembali karena berpotensi membuat masyarakat kehilangan ruang hidup dan mata pencaharian. Kondisi itu, menurutnya, juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan pemerintah yang tengah mendorong swasembada pangan.
“Petani seharusnya didukung, bukan dibuat kehilangan ruang hidup dan mata pencahariannya,” katanya.
Badrudin meminta pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan lokasi alternatif untuk pembangunan batalyon. Ia mengusulkan agar pembangunan diarahkan ke lahan kosong atau lahan negara yang tidak produktif di sekitar wilayah Cikalongkulon sehingga kebutuhan pertahanan tetap dapat dipenuhi tanpa menghilangkan lahan produktif milik atau garapan masyarakat.
“Kami memohon dengan hormat agar lokasi pembangunan batalyon dapat digeser ke lahan kosong atau lahan negara yang tidak produktif di sekitar wilayah Cikalongkulon,” ujarnya.
Sikap tersebut mendapat dukungan dari Wendi Hartono, Ketua PW STN (Serikat Tani dan Nelayan) Jawa Barat. Wendi menyatakan bahwa persoalan lahan petani perlu menjadi perhatian serius dalam setiap rencana pembangunan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat pedesaan.
Menurut Wendi, dukungan terhadap penguatan pertahanan negara tidak harus ditempatkan berhadap-hadapan dengan kepentingan petani. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk mencari lokasi pembangunan yang tidak mengorbankan lahan pertanian produktif dan sumber penghidupan masyarakat.
Wendi juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan agenda ketahanan dan swasembada pangan. Menurutnya, mempertahankan lahan produktif dan keberadaan petani merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan.
Karena itu, STN Jawa Barat mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan petani dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pertahanan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat.
“Kami percaya TNI adalah milik rakyat. Karena itu kami memohon kebijaksanaan agar solusi terbaik dapat ditemukan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan para petani.
Para petani berharap persoalan lokasi pembangunan batalyon dapat dibicarakan secara terbuka bersama pemerintah dan pihak terkait. Mereka menegaskan bahwa penolakan terhadap lokasi bukan berarti menolak pembangunan batalyon, melainkan meminta agar tersedia pilihan lokasi lain yang tidak menghilangkan lahan garapan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat. (*)
